HASIL SIDANG KOMISI . A
Bidang organisasi, hukum dan pemberdayaan politik

1. PENDATAAN ANGGOTA
Ø Up Date bersama sampai pada akhir bulan Mei (30 mei 2009)
Ø Pemutakhiran data dilakukan setiap tahun sekali pada bulan Desember
Ø FORMAT : (SESUAI FORMAT DARI DINKES PROP)
NO
NAMA
TTL
SEX
PENDK
INSTASI
STATUS KEPEG.
KETER.
2. IURAN ANGGOTA
Ø besarnya iuran anggota tidak ada perubahan /sesuai dengan ketentuan yang ada dalam AD/ART PPNI.
Ø Iuran anggota dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu bulan Juli dan bulan Desember )
Ø Untuk kekurangan pembayaran sebelum tahun 2009 merupakan tanggungan PPNI Kab/Kota dan untuk segera dibayarkan

3. PENGAWALAN SIP
Ø Mengusulkan rekomendasi pengesahan standart kompetensi/Juknis ke Ka Dinkes Prop. Untuk penerbitan SIPP

4. PERSIAPAN MUNAS
Ø Jumlah anggota yang dikirimkan masing-masing Kab. Minimal 1 (satu) orang
Ø Perkiraan biaya munas per orang + Rp 2000.000 (dua juta rupiah)
Ø Waktu : diperkirakan pada bulan Juli 2010
Ø Materi / agenda / usulan :
pembahasan perubahan AD/ART
pembahasan program kerja
usulan perubahan materi dari masing-masing kabupaten/kota dikumpulkan paling lambat akhir bulan Agustus 09 (harus sudah masuk di secretariat PPNI Prop)
mengagendakan personil pengurus Prop.untuk dapat masuk di kepengurusan PPNI Pusat.

5. UU KEPERAWATAN :
Ø Bargaining politik kepada konstituen diserahkan kepada masing-masing Kab./ kota
Ø Penggalangan dana disesuaikan dengan kebutuhan
Ø Membangun opini public (audiensi,media elektronik,cetak)

6. Membentuk koligium Advokasi profesi di PPNI Propinsi dengan biaya di tanggung bersama oleh semua PPNI Kab/ Kota